Sosialisasi Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan oleh Syahbandar

Jakarta, TPK Koja (kamis) 16 Januari 2020 bertempat di ruang Manager HSSE TPK Koja dilakukan sosialisasi dan diskusi perihal Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 58 tahun 2013 tentang penanggulangan pencemaran diperariran dan pelabuhan oleh Petugas dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan adalah segala tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu serta terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi, dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan lain keperairan dan pelabuhan untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut.

Pencemaran di perairan dan pelabuhan dapat bersumber dari kapal, unit kegiatan lain dan kegiatan kepelabuhanan.

Berdasarkan PM 58 tahun 2013 dalam prosedur penanggulangan pencemaran dilaut terbagai atas : .

  1. prosedur penanggulangan pencemaran tier 1;
  2.  prosedur penanggulangan pencemaran tier 2;
  3.  prosedur pcnanggulangan pencemaran tier 3.

Setiap unit kegiatan lain dan pelabuhan wajib memiliki prosedur penanggulangan pencemaran tier 1 sementara prosedur penanggulangan pencemaran tier 2 dan prosedur penanggulangan pencemaran tier 3 disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pencemaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Prosedur pcnanggulangan pencemaran tier 1 dilaksanakan pada penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan pelabuhan.

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib memiliki personil penanggulangan pencemaran. dan harus memiliki tingkat kompetensi yang terdiri atas:

  1. Operator atau pelaksana; yakni mencakup materi perihal jenis, sifat, dan karakteristik serta prediksi pergerakan tumpahan minyak dan/atau bahan lain, strategi penanggulangan, keselamatan dan kesehatan kerja, operasional peralatan penanggulangan,  teknik penanggulangan, dengan cara:  mekanik,  kimia,  biologi
  2. Penyelia (supervisor) atau komando lapangan (on scene commander); yakni mencakup materi perihal jenis, sifat, dan karakteristik serta dampak tumpahan minyak dan atau bahan lain, prediksi pergerakan tumpahan minyak dan/atau bahan lain,  kajian tumpahan minyak dan atau bahan lain, pelokalisiran, perlindungan, dan pengambilan kembali tumpahan minyak dan/atau bahan lain, penggunaan dispersant,  pembersihan pantai, keselamatan di lokasi musibah;
  3. Manajer atau Administrator yakni mencakup materi tentang peran dan tanggung jawab administrator atau manajer,  penyebab dan dampak dari pencemaran minyak dan atau bahan lain, kebijakan dan strategi penanggulangan,  rencana tanggap darurat,  struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi dan tata kcrja organisasi operasional,  peraturan nasional dan konvensi internasional serta kerjasama internasional, manajeman krisis.

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib memiliki pcrsonil dengan tingkat kompetensi paling sedikit tcrdiri atas: a. 6 (enam) orang operator atau pelaksana; b. 1 (satu) orang penyelia atau komando lapangan; dan c. 1 (satu) orang manajer atau administrator.

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib memiliki peralatan dan bahan. Yakni alat pelokalisir (oil boom),  alat penghisap (skimmer), alat penampung sementara (temporary storage), bahan penycrap (sorbent),  dan bahan pengurai (dispersant).

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib melaksanakan latihan penanggulangan penccmaran.

Demikian sosialisasi dan diskusi Peraturan menteri perhubungan Nomor PM 58 tahun 2013.

HSSE TPK Koja

(Visited 573 times, 29 visits today)
Please follow and like us:
error20

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 2 =